SBT, Kilaskota.com —Kementerian Sosial (Kemensos) ingin merekayasa pendidikan agar berfungsi dalam memutus rantai kemiskinan melalui program populis sekolah rakyat.
Dalam ide Kemensos, sekolah rakyat akan menyasar keluarga miskin ekstrim berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Prgram sekolah rakyat rencana akan dibangun sebanyak 100 unit pada tahun 2025 dengan memakan anggaran 100-150 Miliar per unit yang berasal dari APBN dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Ketua eksekutif kota LMND SBT, Zulkifli Sengan mengatakan. Jika kita menelisik, sebenarnya ide Kemensos akan menambah beban pengeluaran negara yang belum tentu berhasil dalam memberantas kemiskinan. Publik harus meragukan karena belum ada blueprint sekolah rakyat dalam pemberantasan kemiskinan sampai saat ini.
“Ketakutannya hanya mengikuti pemahaman umum kalau pendidikan dapat mengeluarkan seseorang dari kemiskinan. Kalau idenya begitu, lebih baik menyediakan data kepada Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah agar menghasilkan manfaat yang lebih terukur,” Ujar Kifli
Karena selain praktek asrama, tidak terlihat perbedaan subtantif dengan sekolah pada umumnya yang sudah berjalan dalam waktu lama dan memiliki arah yang jelas dalam membangun manusia di bawah Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah. Menurutnya tidak ada rencana selain hanya ingin mengurangi angka partisipasi pendidikan pada setiap jenjang, dengan begitu, ada baiknya Presiden meninjau rencana pelaksanaan sekolah rakyat dan mengalihkan anggaran agar lebih tepat sasaran.
” Program Sekolah Rakyat merupakan program populis yang dianggap sebagai formulasi dalam menyelesaikan permasalahan mendasar rakyat,” Kata Kifli
Kementrian sosial percaya bahwa, melalui pendidikan masyarakat kalangan bawah mampu meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat terbebas dari belenggu kemiskinan. Namun kami menilai program ini disusun tanpa perencanaan yang jelas dan matang.(KK-01)
Discussion about this post