Ambon, Kilaskota.com —Dinas pendidikan provinsi maluku selalu saja bermasalah, mulai dari dugaan korupsi sampai pada tenaga guru kontrak Provinsi pun diduga amburadul. Hal ini diungkapkan oleh ketua LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia provinsi maluku, M. Alwi Rumadan pada, Senin (24/2/2025) di Ambon.
Menurut Alwi, tenaga guru kontrak provinsi melalui dinas pedidikan terkesan asal-asalan dan dan terkesan pilih kasih, karena kurang lebih 10-20% nama-nama guru kontrak tersebut sebelumnya namanya terdaftar sebagai guru kontrak pada sekolah swasta, namun untuk memuluskan semuanya, pihak dinas pendidikan menitipkan nama-nama tersebut ke sekolah negeri agar mereka dapat mengikuti tes PPPK, baik tahap I maupun tahap II.
Hal ini dilakukan agar nama Guru kotrak yang awalnya di sekolah swasta dapat mengikuti tes PPPK, namun dalam proses tes tersebut jika yang bersangkutan tidak lulus maka tetap sebagai tenaga guru kontrak di sekolah negeri, sementara tenaga guru kontrak yang ada pada sekolah swasta yang mengikuti tes PPPK namun tidak lulus, maka pihak dinas secara sepihak melukan peemutusan kontrak kerja.
“Dinas penddikan Maluku mengakomodir kelanjutan tenaga guru kontrak di maluku dasal- asalan karena banyak guru yang tidak menjalankan tugas di suatu sekolah tetapi titip nama di sekolah tersebut, namun mengejar di sekolah lain dan pada ahkirnya mereka diakomodir untuk lanjut sebagai guru kontrak di maluku lewat titip nama di sekolah lain untk memenuhi syarat,” Jelas Alwi
Menyikapi sikap tidak profesional yang ditunjukan oleh dinas pendidikan provinsi maluku, maka komisi IV DPRD Maluku agar segera panggil kepala dinas pendidikan untuk dimintai keterangan sebagai mitra komisi, karena sikap yang ditunjukan tersebut telah merugikan beberapa pihak dan menguntungkan pihak lain, walaupun bertentangan dengan ketentuan. Selain itu, DPRD dapat meminta penjelasan secara teknis dari pihak dinas berkaitan dengan nama-nama tenaga honorer tersebut.
“Dinas pendidikan Maluku tidak feer, untuk itu saya minta DPRD Maluku komisi IV untuk segera panggil dinas pendidikn Maluku untuk mebuka kembali by name by adress. kalau mau melaksanakn aturan sekali lagi saya minta DPRD Maluku segara memanggil dinas pendidkn Maluku,” Kata Alwi
Sebagai aktivis gerakan di provinsi maluku, Alwi secara tegas memastikan menduduki kantor dinas pendidikan provinsi dan DPRD Maluku, karena sikap yang ditunjukan oleh pihak dinas terkesan hanya memprioritaskan orang-orang dekat, walupun hal itu bertentangan dengan ketentuan, karena sikap tersebut sudah masuk kategori pidana karena ada dugaan pemalsuan dokumen.
“Dalam waktu dekat kami koalisi beberapa lembaga akan demo di dinas pendidkan Maluku dan DPRD Maluku,” Tegasnya.(KK-01),
Discussion about this post