Jakarta, Kilaskota.com —Setelah menerima aduan terkait program revitalisasi di kabupaten Seram Bagian Timur, Anggota DPR RI dari partai Gerindra, F Alimudin Kolatlena lansung mengambil langkah.
Dikatakan, langkah pertama yang diambil anggota komisi VIII di senayan ini, yakni membangun komunikasi dengan Bupati Seram Bagian Timur, Fachri Husni Alkatiri. Langkah ini diambil karena dirinya tidak menginginkan program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tersebut gagal di Daerah, apalagi ini merupakan daerah asalnya.
“Karena itu kepala-kepala sekolah itu berkeberatan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Nah mereka diancam untuk diganti, Itu informasi yang saya dapatkan pada bulan Agustus lalu. Saya langsung menghubungi Pak Bupati SBT. awalnya saya WhatsApp Saya sampaikan bahwa Pak Bupati ada informasi seperti ini dan saya ingatkan bahwa itu adalah program Pak Prabowo, itu APBN bukan APBD. Program Pak Prabowo dan saya tidak ingin program ini diintervensi sehingga nanti yang rugi adalah pihak sekolah atau masyarakat yang membutuhkan,” Ingat Alimudin
Sebagai anggota DPR RI dari partai Gerindra, mereka juga turut bertanggungjawab untuk mengawal semua program yang sudah digagas oleh Presiden.
“Sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, kami bertugas, bertanggungjawab untuk mengawal program Pak Prabowo ini supaya berhasil di lapangan. Nah, jadi jangan ada intervensi, jangan ada pihak ketiga lalu sekolah yang mengelolanya dan saat itu itu Pak Bupati menelepon. Kita saling telepon dengan Pak Bupati SBT beberapa kali lah, seingat saya 3-4 kali kita menelepon,” Ucap Alimudin
Dalam komunikasi itu kata Alimudin, Bupati SBT juga setuju dan mempunyai pikiran yang sama dengan dirinya, bahwa ini merupakan program presiden di provinsi maluku termasuk Kabupaten Seram Bagian Timur yang mendapat anggaran besar untuk kegiatan revitalisasi, sehingga Bupati juga berkeinginan agar program ini berhasil sehingga melakukan pengawasan agar bisa berjalan dengan baik.
“Waktu itu juga Pak Bupati sampaikan bahwa kaitannya dengan rencana pergantian kepala kepala sekolah itu memang sudah direncanakan dari awal, dilakukan penyegaran di sekolah-sekolah bagi kepala-kepala sekolah yang dianggap kurang cakap untuk mengelola sekolah,” Beber Alimudin.(KK-02)
Discussion about this post