Ambon, Kilaskota.com —PSI mengapresiasi langkah gubernur maluku dalam menjawab agenda pembangunan nasioanl dengan mendorong percepatan pembangunan Maluku Port integreted (MIP), waisarisa Seram Bagian Barat. Hal ini diungkapkan ketua DPW PSI Maluku, Zamroni Vanath dalam rilisnya yang diterima media ini, Senin (14/7/2025)
Dijelaskan, komunikasi Gubernur Maluku dengan pemerintah pusat melalui, menteri perhubungan sehingga mendapatkan izin prinsip. hal ini dinilai olew ketua DPW PSI Maluku sebagai bentuk ketegasan pemerintah provinsi maluku dalam mempercepat agenda pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, khususnya kawasan timur indonesia. Sebab langkah gubernur untuk mempercepat MIP merupak langkah strategis, untuk menjawab daerah kepulauan sehingga maluku bisa berdikari dibidang ekonmi, bermartabat dalam bidang budaya, serta berdaulat dalam bidang politik,
“Izin prinsip merupakan langkah awal untuk menindaklanjuti agenda pelaksanaan pembangunan Maluku integreted port (MIP), sebagaimana hal termaktub telah disetuji presiden republik indonesia bapak Prabowo Subiyanto dalam rangaka mendistribusikan keadilan ekonomi,” Ujarnya
Dikatakan, pelabuhan merupakan nadi masyarakat kepulauan maluku, dan kawasan timur indonesia. Sebab budaya orang maluku sangat erat dengan pulau, teluk, semenanjung dan pesisir, maka dengan memperoleh izin prinsip serta menjadikan R.J. Lino sebagai ketua projet menejmen unit (PMU). dengan segala latar belakangnya tentang pelabuhan, maka dengan demikian gubernur sangat memiliki kemampuan strategis dalam menjawab indonesia dimata dunia dan khusunya maluku tentang pengelolaan masyarakat kepulauan.
“Jika ini terus didikung semua pihak. maka maluku akan dijadikan awal baik untuk menata masa depan indonesia dengan menjadikan laut sebagai sektor andalan indonesia khususnya kawasan timur.
Gubernur maluku dan wakil gubernur, memiliki kesamaan pandang tentang bagaimana memulai menata maluku untuk menatap masa depan indonesia dari timur,” Kata Zamroni
Selian itu, Ketua PSI Maluku ini menambahkan, Dengan demikian langkah pemerintahan HL-AV, merupakan upaya meningkatkan taraf hidup mayarakat kawasan timur serta kesetaraan dan pemerataan ekonmi. Sebab selama ini pelabuhan selalu menjadi aspek kendala masyarakat terkait mata rantai pasokan komoditi dari petani dan nelayan ke pasar.
Untuk itu ketua DPW. PSI Maluku mengajak seluruh fungsionaris partai PSI dan jajaran dibawahnya, agar mendukung langkah strategis pemerintahan HL-AV, serta berharap publik terus memberikan masukan berupa saran dan kritik dikemudian hari, agar pemerintahan HL-AV terus menjadikan laut sebagai objek strategis dalam menjawab percepatan, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi di maluku khususnya dan secara umum kawasan timur indonesia.(KK-01)
Discussion about this post