SBT, Kilaskota.com —Sering mendapat sorotan terkait dengan kondisi kantor yang sering kosong, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kiandarat, Saleh Rumain, akhirnya angkat bicara, pada minggu (11/5/2025)
Menurut Saleh, fenomena tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan akibat keterbatasan jumlah personel dan padatnya agenda lapangan yang harus dijalankan. Dirinya bahkan mengapresiasi sejumlah pemuda yang sering menyoroti kekosongan kantor saat jam kerja tersebut.
“Saya tidak menganggap kritik itu sebagai serangan, justru sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Itu menjadi semacam ‘vitamin’ bagi kami untuk terus berbenah,” Ungkapnya
Lebih lanjut Rumain menjelaskan, kekosongan kantor UPTD pada saat jam kerja sering terjadi, karena saat ini hanya ada dua pegawai aktif, yakni dirinya sendiri sebagai kepala UPTD dan seorang bendahara. Jika keduanya harus menghadiri kegiatan kedinasan atau menjalankan tugas pengawasan ke sekolah-sekolah, maka kantor pun tak berpenghuni alias kosong.
“Bukan karena kami lalai, realitanya kami kekurangan tenaga. Jika saya dan bendahara harus menjalankan tugas ke Bula atau melakukan monitoring di sekolah-sekolah, maka tidak ada yang menjaga kantor,” Bebernya
Selain itu, pekerjaan sebagai kepala UPTD bukan hanya bersifat kerja-kerja administratif, tetapi lebih dari itu mencakup pengawasan dan pendampingan langsung ke satuan-satuan pendidikan. Rumain menyebut peran tersebut vital dalam memastikan kualitas proses belajar mengajar di lapangan.
“Kami bukan hanya duduk di belakang meja. Sebagian besar waktu kami memang dihabiskan di lapangan. Jadi kalau kantor kosong, bukan berarti kami tidak bekerja,” Kata Saleh
Dirinya mencontohkan, pada April 2025 lalu, fokus utama UPTD Kiandarat adalah pengawasan pelaksanaan Ujian Sekolah (US) tahun pelajaran 2024/2025 di berbagai sekolah. Oleh karena itu, kegiatan monitoring menjadi prioritas, termasuk kunjungan ke desa-desa dalam wilayah kerja UPTD. Sementara masalah kekurangan pegawai, Rumain mengaku telah menyampaikan permohonan resmi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seram Bagian Timur untuk penempatan tenaga baru, khususnya dari formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami sudah ajukan permintaan. Harapannya, bisa ada dua sampai tiga staf tambahan untuk membantu pelayanan di kantor. Jika ada yang melewati kantor dan melihat kosong, kemungkinan besar kami sedang melakukan monitoring. Itu yang mungkin tidak semua orang tahu,” Harap Rumain.(KK-01)
Discussion about this post