SBT, Kilaskota.com —Anggota DPRD SBT, Abdul Azis Yanlua kesal dengan sikap Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran setelah APBD ditetapkan. Hal ini terlihat dalam video yang diposting akun Tik Tok Fraksi Banteng SBT.
Dalam kegiatan bimtek narasumber dari kemendagri yang digelar pada, Jumat 25/4/2025 ini, anggota DPRD SBT dari Frkasi PDI Perjuangan ini terlihat kesal akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat setelah APBD ditetapkan.
“Satu hal yang saya kesal dengan pemerintah pusat yaitu, ketika APBD dan APBN sudah ditetapkan, saya tidak urusan dengan APBN, Kita punya tanggungjawab moril untuk mengawal daerah kita, kita punya tanggungjawab moril untuk melihat problem-problem klasik dari sejak indonesia merdeka sampai hari ini masih ada,” Tegas Azis
Kegiatan Bimtek Penguatan kapasitas DPRD dengan tema ” Rasionalisasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sesuai inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi” ini dilaksanakan di yellow hotel harmony Jl. Hayamwuruk. Dalam kegiatan ini, anggota DPRD SBT asal Daerah pemilih SBT I ini meluapkan kekesalannya terhadap lebijakan pemerintah pusat tentang efesiensi anggaran, karena menurutnya, kebijakan ini berdampak pada program/atau kegiatan yang sudah ditetapakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
“Karena itu kalaupun APBD sudah kita tetapkan dengan ikhtiar belanja sesuai dengan kepentingan daerah, kemudian muncul Inpres, itu mengganggu seluruh perencanaan. Makanya saya bilang pempus lebih tahu isu-isu strategis secara nasional, loh kenapa isu-isu nasional ini tidak diakomodasi. Kami jujur kecewa dengan pempus, kenapa karena perencanaan daerah sudah kita cover sebaik mungkin untuk meminimalisir potensi keterisolasian, kebodohan, kemiskinan yang terjadi di daerah kita, tiba-tiba inpres itu turun,” Ujarnya
Pada kesempatan itu, anggota DPRD dua periode ini bahkan menyebut, Inpres ini muncul melahirkan raja-raja kecil.
“Bapak-bapak di kemendagri perlu tahu inpres itu sebagai jimat pemerintah daerah untuk mengotak atik APBD. APBD itu kan ditetapkan dalam kententuan berdasarkan persetujuan antara DPRD dan pemda tetapi ketika inpres turun disitulah muncul raja-raja kecil untuk mengotak atik APBD,” Ucap Azis dengan nada sesal.(KK-01)
Discussion about this post