SBT, Kilaskota.com —Bupati Seram Bagian Timur, Fachri Husni Alkatiry didesak copot Kepala Dinas Perindgkop, karena gagal dalam mengatasi kelangkaan BBM Jenis Mitas di SBT. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pemuda SBT, Rudy Rumagi pada, Rabu (05/3/2025) di Bula.
Menurut Rudy, kelangkaan BBM bersubsidi Jenis Minya tanah (Mitan) di Bula bukan lagi hal baru, namun kondisi ini telah menjadi Budaya, namun Dinas perindagkop yang saat ini dipimpin oleh, M. Lutfi Rumata gagal dalam mengantisipasi hal tersebut. Karena sebelum bulan suci Ramadhan, dinas terkait sudah harus melakukan langkah-langkah koordinasi dan komunikasi secara masif dengan pihak pertamina sehingga dapat diantisipasi.
“Kelangkaan BBM bersubsidi jenis minyak tanah yang terjadi di kota Bula terus terjadi menjelang Ramadhan, dan hari hari besar lainnya. Ini menjadi catatan kritis untuk Pemda khususnya dinas terkait yang dinilai lambat dalam menangani kasus kelangkaan BBM bersubsidi jenis mitan sehingga ini perlu atensi dari Bupati agar segera mencopot kepala Disperindagkop,” Tegas Rudy
Kelangkaan saat ini telah dirasakan masyarakat sehingga kondisi yang sangat memprihatinkan ini segera diatasi. Selain itu, kelangkan BBM jenis Mitan ini bukan hanya di Bula saja, namun merambah sampai ke Kecamatan-kecamatan lainnya, sehingga berdampak pada kenaikan harga seperti yang terjadi di Kecamatan Pulau gorom yang menembus angka Rp,10.000/liter.
“Kelangkaan BBM bersubsidi jenis mitan ini sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat SBT, kondisi yang kian memprihatinkan ini sudah seharusnya Pemda mengambil langkah cepat agar kelangkaan BBM bersubsidi jenis minyak tanah tidak terjadi lagi,” Kata Rudy
Bupati dan Wakil Bupati dengan slogan “Gerak Cepat” ini diharpakan mengambil langkah cepat, karena kondisi yang terjadi berulang-ulang kali ini tanpa ada solusi, sehingga dinas yang bersentuhan lansung dengan masalah ini harus diefaluasi jika tidak bergerak cepat sesuai slogan Pemerintahan ini. Ditambahkan, jika tidak ada langka cepat maka akan menjadi catatan buruk untuk Pemerintahan ini.
“Kadis Disperindag sudah seharusnya di copot dari jabatannya, karena kelangkaan BBM bersubsidi jenis minyak tanah ini bukan saja baru terjadi, namun suda berulang-ulang kali terjadi. Ini akibat ketidakefesienya Dinas terkait dalam menangani masalah tersebut sehingga catatan buruk bagi pemerintah Daerah,” Tutup Rudy.(KK-01),
Discussion about this post